Gresik, gaspolnews.com - Ketua LSM LPB (Lembaga Pemantau Birokrasi) Novantoro menyatakan peran Inspektorat Pemkab Gresik harus ditingkatkan dalam mengawasi kinerja birokrasi, hal ini disampaikan Novantoro kepada Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani saat Pertemuan Forkompimda di lantai 4 kantor Bupati Jl. Wahidin Sudirohusodo, Rabu (27/10/2021).
 |
| Ketua LPB Gresik Novantoro. (gaspolnews.com) |
"Bupati Gresik sebagai leader tertinggi di Pemkab tinggal duduk manis, karena Inpektorat harus difungsikan bisa bekerja dan benar benar menjalankan aturan sehingga akan bisa penuhi dalam mewujudkan Gresik Baru sesuai harapan warga Gresik," katanya.
Dijelaskan Novantoro seperti perintah Bupati kepada Inspektorat untuk audit PDAM yang sudah berganti nama Perumda Giri Tirta Gresik harus di open publik hasilnya.
"LPB tahu persis apa yang terjadi soal penyertaan modal PDAM sebesar Rp. 25 milyar dari APBD 2019-2020-2021," ujarnya.
Dia menambahkan tidak publish dulu ke publik, karena belum saatnya membongkar aliran peruntukan penggunaan dari APBD tersebut, tahun 2019 dicairkan Rp. 5 milyar, tahun 2020 senilai Rp. 10 milyar. Tahun 2021 masih ada 10 milyar perlu dipergamblang detil penyerapannya.
"LPB punya datanya nanti akan ketahuan semuanya dari open audit, karena tugas LPB khusus menyoroti bidang pelayanan birokrasi sehingga tidak akan ke ranah hukum," lanjutnya berharap PDAM bisa memuaskan pelanggan terutama musim kemarau ini, warga sangat membutuhkan pasokan air bersih.
Sementara Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani dalam kesempatan itu menjelaskan masukan dari semua pihak, termasuk LSM menjadi catatan Pemkab Gresik untuk bersama-sama membangun dan memajukan Gresik.
"Terima kasih masukan semuanya akan menjadi catatan untuk bersama sama membangun majukan Gresik," ujarnya. (GSP)
